PERSYARATAN :

1. Surat permohonan izin kepada Kepala Kanwil setempat;

2. Memiliki akta notaris pendirian yayasan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM;

3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang ditujukan ke kepala kantor wilayah;

4. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren,majelis taklim) atau mengelola masjid;

5. Memiliki Kantor Sekertariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan;

6. Memiliki sekertariat yang tetap, alamat dan nomor telepon;

7. Melampirkan susunan pengurus;

8. Memiliki fakta integritas untuk menjalankan KBIH sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen PHU Nomor D/799 Tahun 2013 Bab IV pasal 6.